Sehari, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Hasnah Syam Terima 2 Audiensi

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem drg. Hj. Hasnah Syam, MARS., menerima dua audiensi sekaligus dalam sehari, di gedung DPR RI senayan Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Hasnah Syam yang juga Ketua PKK Barru menerima audiensi pertama Anggota DPRD kabupaten Barru dari berbagai fraksi yang menyampaikan strategi dan kebijakan apa yang dilakukan anggota DPR RI dalam menurunkan stunting di Indonesia.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo: Pembangunan Wisata Tanjung Lesung Perlu Dukungan Masyarakat

Kemudian dilanjutkan dengan menerima audiensi kedua perwakilan dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se Indonesia yang menyampaikan aspirasi terkait PLKB yang saat ini masih berijazah SMA untuk diangkat menjadi ASN PPPK.

Saat menerima audiensi anggota DPRD Barru, Hasnah menjelaskan bahwa strategi dalam penurunan stunting di Indonesia akan dilakukan berbagai inovasi dengan kolaborasi bersama Pemda dan stakeholder
lainnya.

Baca juga: Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali Berharap Penuh kepada Bu Dokter Serap Aspirasi Rakyat

Hasnah Syam yang akrab dipanggil Bu Dokter ini, menyatakan pentingnya upaya dari seluruh stakeholder untuk menurunkan stunting termasuk DPR dan DPRD.

Baca juga: Paripurna Persetujuan Hak Interpelasi DPRD Toraja Utara Ditunda, Ombas: Kita Terbuka Bangun Komunikasi

"Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi Stunting sampai di pelosok dan khusus di Barru, selaku ketua PKK, kita telah melakukan inovasi dengan gerakan ayo makan telur one day one egg", kata Hasnah.

Sementara untuk PLKB, Hasnah mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan upaya agar PLKB ini bisa segera diangkat menjadi PPPK.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR RI, Endang S Thohari: Varietas Unggul Berperan dalam Upaya Meningkatkan Produksi Pertanian

"Kita akan segera melakukan upaya dengan berkoordinasi pihak terkait, agar PLKB ini bisa segera di angkat menjadi PPPK", pungkasnya.

(Ahkam)

Baca juga: Anggota DPR RI Habiburokhman: RUU Otsus Papua Harus Akomodir Hak Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial