Paripurna DPRD, Bupati Barru Serahkan LKPJ 

BARRU - Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022. Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, di gedung DPRD Barru, pada Senin (3/4/2023).

Penyerahan LKPJ Bupati Barru Tahun Anggaran 2022 ini merupakan LKPJ tahun pertama periode Pemerintahan tahun 2021-2026 yang secara konstitusional harus disampaikan Kepala Daerah setelah berakhirnya tahun anggaran. 

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mekanisme dan substansi LKPJ Bupati sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas merupakan upaya memenuhi azas transparansi dan sekaligus evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan wewenang dan tugas pokoknya masing-masing sepanjang tahun 2022.

"LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 ini secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Barru berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022", kata Bupati Barru mengawali sambutannya.

Baca juga: Kunjungi Obyek Wisata Karya Warga, Bupati Bantaeng Boyong OPD

Tema RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 adalah: “Peningkatan Kualitas Sumber daya untuk Pertumbuhan Barru yang Mandiri dan Inklusif”,  

Tema ini merupakan hasil pemetaan dalam kerangka mengakselerasi program dan kegiatan melalui pengembangan sumber daya sehingga harapan mencapai kemandirian Barru dapat tercapai sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Baca juga: Dedi Mulyadi: Agrowisata Nanas Jambi Patut Dikembangkan

Tema ini dijabarkan ke dalam 6 prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang meliputi :
1) Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar; 
2) Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal; 
3) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
4) Peningkatan daya saing daerah menuju kemandirian ekonomi daerah;
5) Peningkatan pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan; 
6) Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi informasi.

"Untuk terus saling berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, mari selalu kita jaga mekanisme check and balance dalam proses kepemerintahan", Ajak Suardi Saleh.

Baca juga: Kementerian Agama akan Atur Ketentuan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

Dikatakan, belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dimanifestasikan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022,  

Beberapa hal yang telah dicapai hingga saat ini dapat digambarkan secara umum dalam bidang sosial mengalami kemajuan antara lain; 

Baca juga: Mesakh Mirin Nilai Papua Timur Layak Dipertimbangkan Jadi DOB

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru meningkat dari 71, 13 point pada tahun 2021 menjadi 71, 53 point  pada tahun 2022;

2) angka harapan hidup meningkat  dari  69, 07 tahun pada tahun 2021 menjadi 69, 35 tahun pada tahun 2022; 

 3) Rata-rata Lama Sekolah dari dari 8, 24 tahun pada tahun 2021 menjadi 8, 25 tahun pada tahun 2022; 

4) Angka Harapan Lama Sekolah dari 13, 59 tahun pada tahun 2021 menjadi 13, 61 tahun pada tahun 2022;

 5) Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 8, 68 persen pada tahun 2021 menjadi 8, 4 persen pada tahun 2022;

Baca juga: Guspardi Gaus: Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

6)  tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 6, 74 persen pada tahun 2021 menjadi 5, 32 persen pada tahun 2022.

Beberapa capaian hingga saat ini antara lain : 1) pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 4, 77 persen pada tahun 2021 dan menjadi 5, 11 persen pada tahun 2022;

2) Kemampuan daya beli meningkat  dari Rp. 10.020.000 pada tahun 2021 menjadi               Rp. 11.275.000 pada tahun 2022; 

3) Pendapatan perkapita mengalami peningkatan dari Rp.  43.430.000, 00 pada tahun 2021, menjadi Rp. 47.500.758, 00 pada tahun 2022.

"Beberapa keberhasilan pada penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2022, tentu terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan", pungkasnya.

Baca juga: Dave Laksono Minta Pemerintah Bijak Merespon Permintaan Klaim Mahathir Mohamad Terhadap Kepri

(Ahkam/Humas Barru)