Buka Sosialisasi Pilkades, Sekda Abustan: Jangan Gunakan Politik Uang

BARRU - Pemerintah Kabupaten Barru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD P2KB P3A) menggelar sosialisasi Pilkades serentak tahun 2022.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Barru DR Abustan AB M.Si yang juga Ketua Pelaksana Pilkades Tingkat Kabupaten Barru di Aula DPMDP2KBP3A, Jumat (15/07/2022).

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Bersama Kepala Dinas PMD P2KB P3A, Jamaluddin S.Sos dan Peserta sosialisasi  terdiri dari Ketua BPD dan Kepala Desa se dan serta pendamping Desa se Kabupaten Barru.

Sekda dalam arahannya menekankan keputusan KPK bahwa seluruh aktivitas itu terkhusus Pilkades dapat memperhatikan Konflik kepentingan atau Conflict Of Interest (COI).

Baca juga: Ombudsman RI Terima 375 Aduan Masyarakat Terkait Seleksi CASN 2021

Dirinya berharap Pilkades serentak yang akan datang tanpa Conflit Interes. Caranya dengan memulai prosesnya baik dan tidak menggunakan politik uang. 

"Bila ada calon menggunakan politik uang saya malah akan saya kampanyekan ke masyarakat untuk jangan dipilih, "tegas Abustan dihadapan peserta sosialisasi tersebut.

Baca juga: Dari Desa Menuju Pariwisata Dunia, 4 di Antaranya dari Sumatera Barat

Janganlah menggunakan politik uang, bagusji kalau uang pribadi tetapi kalau uang dari ADD pasti akan bermasalah kedepannya, " tuturnya.

"Disini kita butuhkan kenegarawanan, maka yang dikatakan aparat yang negarawan adalah yang selalu taat menjalankan aturan dan selalu menhindari conflict interes.Harapannya, bagaimana Pilkades Di Kabupaten Barru menjadi yang terbaik dari daerah lain, lebih berkualitas", kata Sekda mengakhiri sambutannya.

Baca juga: Disdukcapil Barru Bakar Puluhan KTP

Sementara itu, Jamaluddin, S.Sos, M.H mengakatakan, surat edaran tentang mekanisme pilkades seluruh indonesia sudah diterima pihaknya.

"Terkait Pilkades dimasa pandemi juga diatur dalam surat edaran itu, " ujar Jamal.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN

(Ahkam/Diman)