Acara Fair dan Expo UMKM Barru Belum Laporkan Porporasi Karcisnya, Ada Apa ?

BARRU - Ternyata acara "BARRU Fair dan Expo UMKM" di Buka oleh Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh., M.Si di Sebelah Timur Alun-Alun Kota Barru ada beberapa yang tidak jelas pada pelaksanaan didalamnya.

Mulai dari parkiran yang awalnya gunakan karcis berbayar dan tidak memiliki fasilitas parkir hanya memanfaatkan jalan raya menuju pasar sentral Barru.

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

Berdasarkan informasi yang diterima awak media ini bahwa resmi dihentikan karcis berbayar parkir oleh salah seorang kepala bidang Badan Pendapatan Daerah Barru.

"Sy sdh tarik pak terakhir td mlm, di akibatkan terlalu baxk yg mempermasalahkan dg adax retribusi ini, "tulis A Kabid Bapemda Barru melalui group WhatsApp di Warta Barru.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Dengan tegasnya juga mengatakan dalam lanjutan chatnya digroup tersebut bahwa jadi kalau ada yang memungut parkir itu adalah ilegal.

Selain itu, sejumlah pekerja kontrol sosial media mempertanyakan PPH penjual dan karcis wahana yang diketahui saat ini belum melakukan pembayaran PPH ke Bapemda Barru yang sudah berjalan sejak pada tanggal 27/7/2022 yang dibuka oleh Bupati Barru.

Baca juga: Ini 24 Nama Peserta Nilai Terbaik Seleksi Lelang Jabatan di Pemkot Makassar

Ada apa dengan hal ini ?, Kembali A Kabid di Bapemda Barru menjelaskan bahwa pajak hiburan tersebut sudah koordinasi ke panitia dalam hal ini ketua SAPMA Barru tapi sampai detik ini belum ada laporan terkait porporasi karcis dan transaksi penjualan lainnya.

"Terkait pajak hiburan kami sdh koordinasi dgn pihak panitia dan wahana namun sampai skrng lum ada laporan terkait porporasi karcis kami dari pihak bapenda memberi kesempatan satu minggu jikalau tdk ada perhatian maka kami akan beri teguran sampai  ke penutupan kegiatan, " jelas A dalam group WhatsApp Warta Barru.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Penting diketahui bersama bahwa untuk meningkatkan ekonomi warga Barru melalui UMKM maka genjot penjual asli Barru atau dengan kata lain penjual lokal, bukan warga luar yang menjual di Barru.

Ketua DPD JNI Barru melirik dan mengawasi jika ada dugaan adanya perkiraan usai kegiatan berlangsung ada aroma kongkalikong.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Sampaikan 4 Aturan 2021, Salah Satunya Perayaan Tahun Baru Dilarang di Beberapa Tempat

"Kita pantau dan awasi bersama, JNI dan ormas serta LSM lainnya juga siap memonitoring jalannya kegiatan jika ada yang menabrak regulasi dengan tujuan kongkalikong maka siap kita beritakan dan laporkan ke APH, " tegas Hasyim.

(DPD JNI Barru)